Jakarta - Indonesia dinilai makin transparan dalam menyediakan informasi anggaran. Namun ada yang belum meningkat, yaitu partisipasi publik dalam penyusunan anggaran.
Indonesia mendapat kenaikan skor dalam Open Budget Index (OBI) yang diluncurkan oleh International Budget Partnership (IBP) pada 23 Januari 2013. Untuk skor OBI pada tahun 2012, Indonesia mendapat skor 62, meningkat 11 poin dibanding tahun 2010 lalu. Skor tersebut di atas skor rata-rata 43, dari 100 negara yang disurvei.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan skor Indonesia, di antaranya peningkatan publikasi dokumen di beberapa media dan laman Kementerian Keuangan seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012 yang dipublikasikan, serta kecukupan informasi seperti nota keuangan dan target kinerja.
Meski demikian, FITRA menilai masih banyak hal yang kurang dan perlu dilakukan untuk peningkatan transparansi anggaran di Indonesia.
"Pemerintah belum mempublikasikan in year report atau realisasi anggaran pada tahun berjalan untuk tiga bulanan. Mulai tahun 2012 Kemenkeu membuat laporan realisasi ini, namun terhenti pada bulan Agustus," kata Peneliti Sekretariat Nasional FITRA, Lukman Hakim.
Hal itu disampaikannya dalam acara Launching Open Budget Index 2012 Indonesia di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (3/2/2013).
Peningkatan ketersediaan 8 dokumen kunci anggaran juga meningkat. Hanya dokumen In Year Report yang tak dipublikasi.
FITRA juga menilai pemerintah perlu meningkatkan kecukupan informasi anggaran pada nota keuangan RAPBN dan dokumen pendukung RKA-KL serta LKPP. Khususnya informasi untuk capaian kinerja dan melakukan konsultasi publik pada penyusunan citizen budget.
Utamanya, FITRA menilai Indonesia perlu meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan anggaran. Untuk hal ini, Indonesia bahkan masih kalah dibandingkan Filipina.
"Dibandingkan Filipina, tingkat keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran di Indonesia tergolong lemah. Oleh karena itu, pemerintah harus memperluas partisipasi dalam penyusunan anggaran,"
